PONTIANAK – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, S.H., M.Si., mengikuti evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan kebijakan penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Pontianak, Jumat (4/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan tanggapan terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan dilakukan untuk memastikan perubahan APBD disusun secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta tetap berorientasi pada pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyambut baik proses evaluasi tersebut sebagai bagian penting dalam penyempurnaan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berbagai substansi dalam perubahan APBD diharapkan dapat diselaraskan sehingga pelaksanaan anggaran tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Evaluasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin tertib, efektif, dan bertanggung jawab.
Hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyempurnakan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum ditetapkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
