Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Serli, S.Sos., M.M menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban/Tanggapan Bupati Kapuas Hulu terhadap Pemandangan Umum Anggota DPRD Melalui Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kapuas Hulu pada hari jumat tanggal (9/5/2025).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto, SP, didampingi oleh Wakil Pimpinan Abdul Hamid dan Ali Topan. Selain itu, turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Moch. Zaini, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam penyusunan RPJMD.
Dalam rapat ini, masing-masing Fraksi DPRD memberikan pemandangan umum terkait rancangan RPJMD, yang mencakup tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029. Beberapa tanggapan dan saran dari Fraksi-Fraksi DPRD yang hadir antara lain:
Fraksi PAN menekankan pentingnya eksekutif untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi PDIP menyarankan agar anggaran difokuskan pada program-program yang langsung memberikan manfaat positif bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi kemiskinan yang menjadi isu strategis. Pihak eksekutif juga diharapkan memasukkan upaya pengentasan kemiskinan dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD.
Fraksi Golkar menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat, dengan segala program pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Fraksi Demokrat memberikan perhatian khusus pada usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
Selain itu, terdapat pula pertanyaan dan masukan dari fraksi lainnya yang menyoroti pentingnya rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fraksi-fraksi ini mengusulkan untuk meminimalisasi kegiatan seremonial dan lebih fokus pada peningkatan kerja sama dengan pihak swasta sebagai mitra strategis dalam membangun daerah.
Pentingnya sektor-sektor yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan, juga menjadi topik utama.
Dalam hal ini, penguatan kelompok binaan oleh OPD serta pembinaan terhadap eks lahan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadi agenda penting yang akan terus dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk meminimalisasi kegiatan PETI dan memberikan perhatian lebih terhadap sektor ekonomi produktif yang bermanfaat bagi masyarakat.
Rapat Paripurna ini diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan yang konstruktif untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
