Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kapuas Hulu telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu tahun anggaran 2021. Hal ini ditetapkan setelah Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu menyampaikan pemandangan akhir dan persetujuannya akan Raperda tersebut, di gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (29/9/2021).
Perubahan APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2021 ini, diberi beberapa catatan oleh Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu. Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya (Jubir), Yanto SP menuturkan bahwa mendekati akhir tahun penyerapan anggaran Kapuas Hulu masih rendah di beberapa dinas teknis. Sebab itu pihaknya meminta agar sesegera mungkin kerjaan fisik diselesaikan karena faktor alam yang tidak menentu bisa jadi penghambat.
“Saat ini cuaca tidak menentu, perlu dilakukan perbaikan segera pada akses jalan yang rusak, tentunya ini disertai dukungan anggaran juga,” tegasnya.
Selain itu, pada masa pandemi sekarang ini Kratom jadi harapan masyarakat, namun kata Yanto harganya sekarang turun. Itu karena legalitas kratom yang tidak menentu. “Mari semua berupaya ini jadi produk unggulan dan legalitasnya. Kami dorong pemda anggarkan untuk kajian komperhensif tentang kratom,” ujarnya.
Fraksi Demokrat lewat Jubirnya, Aweng mengatakan pekerjaan yang belum selesai di OPD teknis harus segera dilaksanakan agar serapan anggaran dapat maksimal. Lalu alokasi anggaran yang sifatnya prioritas dan mendesak untuk penanganan Covid-19, itu harus dikelola dengan baik oleh OPD terkait. “Khususnya yang Rp 10 miliar untuk tenaga kesehatan. Kami minta ini segera dibayar,” ujarnya.
Fraksi Persatuan Bangsa lewat jubirnya, Stefanus menuturkan bahwa Covid-19 membuat hidup masyarakat sengsara dan melarat karena ekonomi tidak stabil. Sebab itu ia mengajak semua pihak untuk memberantas Covid-19 bersama-sama. Optimalkan program vaksinasi dan pemenuhan tabung oksigen. “Agar corona segera sirna,” ujarnya.
Stefanus juga berharap agar Pemda Kapuas Hulu membantu petani dengan pupuk dan racun. Ini perlu didukung Pemda agar masyarakat peladang bisa memenuhi hidup. “Upayakan juga listrik bagi masyarakat perbatasan di beberapa pedalaman. Silpa yang ada di tahun depan harus kedepankan pengadaan tong air untuk kepentingan warga,” ujarnya.
Fraksi PAN lewat jubirnya H. Samsudin menegaskan bahwa, pembangunan Kapuas Hulu kedepan harus digerakkan secara rasional. Pecahkan masalah sosial yang ada saat ini. “Lakukan perluasan kerja, tingkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Percepat penyelenggaraan pekerjaan fisik dan non fisik harus diperhatikan Pemda Kapuas Hulu. Dari APBD perubahan yang telah disepakati maka sebaran keuangan harus dapat diawasi dengan baik. “Agar bisa mendukung capaian target yang disepakati bersama saat pembahasan kemaren,” ujarnya.
Fraksi PPP melalui jubirnya, Zaini mengatakan pihaknya berharap keterlambatan pekerjaan di OPD tidak terjadi di tahun depan. Selesaikan juga permasalahan yang ada, seperti RSUD Putussibau yang punya hutang Rp 8 Miliar kepada pihak ke III. “Ini disarankan agar dibicarakan khsus DPRD Pemda dan Dirut RS Putussibau,” tegasnya.
Fraksi Gerindra lewat jubirnya Sukardi, menegaskan bahwa Pemda Kapuas Hulu harus melakukan monitoring, dari pelaksanaan program sampai output dan out come program tersebut. Kemudian SKPD juga diharapkan dapat lakukan kegiatan sesuai waktu dan berpegangan pada kepentingan masyarakat banyak. “Ini harus diperhatikan oleh OPD,” tuntasnya.
Fraksi Nasdem lewat jubirnya Saipul Anwar menuturkan bahwa, pekerjaan tinggal 2 setengah bulan di tahun anggaran 2021 ini, maka OPD harus segera tuntaskan program yang ada. Termasuk program Pokir Dewan. “Kalau Pokir tidak terserap tahun ini, kami harap ini bisa menjadi hak dewan di tahun depan,” ujarnya.
Fraksi Golkar melalui jubirnya Piramli mengatakan bahwa, OPD dan Satgas Covid 19 dalam pemanfaatan anggaran harus transparant dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran kedepan harus efektif dan efisien. “Agar pembangunan dan ekonomi berjalan baik,” tutupnya.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, S.H mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD Kapuas Hulu sudah menyampaikan pendapat akhir pada persidangan paripurna ini, dan telah menyetujui serta menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kapuas hulu tahun anggaran 2021.
“Untuk proses selanjutnya, diminta kepada perangkat daerah agar secepatnya melakukan penyesuaian dan penginputan anggaran yang mengalami perubahan ke aplikasi sisten informasi pemerintah daerah (SIPD), agar rancangan ini dapat secepatnya disampaikan ke Gubernur Kalbar untuk di evaluasi,” ujarnya.
Fransiskus Diaan berharap agar setelah disampaikan dapat segera di evaluasi oleh pemerintah provinsi, dan mendapatkan pengesahan dalam bentuk keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang hasil evaluasi.
“Sehingga kita dapat secepatnya menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, serta dapat secepatnya melaksanakan paket-paket pekerjaan yang ada dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021,” ucapnya.
Dijelaskannya, pada pelaksanaan evaluasi tentunya akan terjadi perbaikan dan penyesuaian kembali terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021, dari tim evaluasi provinsi baik berupa saran, masukan bahkan perubahan terhadap struktur APBD.
“Yang mesti kita tanggapi dan patuhi demi penyempurnaan dari peraturan daerah yang akan kita laksanakan,” ungkapnya.
