Percepatan reformasi birokrasi terus dilakukan oleh Pemerintah mulai dari Tingkat Pusat sampai Daerah dengan memberikan pelayanan untuk percepatan pembangunan Nasional disegala bidang diantaranya adalah melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk dinamika reformasi birokrasi yang di laksanakan oleh Pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai.
Untuk itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN-RB RI) melaksanakan Pra evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2020 secara daring/online melalui aplikasi online meeting yakni Zoom meeting dengan Pemerintah Provinsi, Kota se-Indonesia, (11-12/8/2020).
Zoom meeting diikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala BAPPEDA, Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Biro/Bagian Organisasi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di setiap provinsi.
Hasil dari evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN-RB RI), Kabupaten Kapuas Hulu menduduki posisi kedua untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. (INFO BAPPEDA )
Sumber hasil evaluasi dari KEMENPAN RB RI Tahun 2019
