Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Masuhardi, S.Sos., M.Si., mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menghadiri kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Taman Alun Kapuas, Minggu (22/02/2026).
Kegiatan Operasi Pasar dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Pasar ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi daerah serta memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga serta distribusi barang kebutuhan pokok agar merata di seluruh wilayah, sehingga seluruh keluarga di Kalimantan Barat dapat merayakan Ramadhan dan Idul Fitri dengan tenang dan penuh kebahagiaan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, instansi terkait, serta seluruh komponen masyarakat sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga kesejahteraan rakyat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Sukardi, S.M., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu atau yang mewakili beserta jajaran, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu atau yang mewakili beserta perangkatnya, serta unsur masyarakat setempat yang antusias mengikuti kegiatan.
Kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan legislatif terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan nasional. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan provinsi dalam mendukung kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
