Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Selasa (22/7/2025), di Ruang Rapat Bupati.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa bersama, serta sambutan dari Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan upaya konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan:
“Kesepakatan ini bukan hanya sebatas penandatanganan dokumen, namun menjadi pondasi bagi langkah-langkah konkret dalam memperkuat fungsi preventif dan pendampingan hukum terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,”ujar Bupati Kapuas Hulu.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Dr. Samsuri, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya komunikasi aktif antara Kejari dan perangkat daerah yang menjalin kerja sama hukum. Ia menyampaikan:
“Koordinasi Kejari dan pihak yang dilakukan MoU, hubungan komunikasi itu penting, sehingga apa yang kita lakukan pada sore ini untuk perjanjian agar di kemudian hari tidak ada masalah. Jika ada masalah, cepat koordinasikan,”tegas Kepala Kejari Kapuas Hulu.
Penandatanganan MoU dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kejari, serta dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh beberapa perangkat daerah, termasuk Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) dengan Kejari Kapuas Hulu.
Acara turut dihadiri oleh Sekda Kapuas Hulu, para asisten, staf ahli bupati, Kepala Bappenda, Kepala Badan Kesbangpol, serta jajaran kepala dinas dan perangkat daerah lainnya yang terkait.
MoU ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dan strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui tata kelola yang taat hukum dan profesional.
