Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu masih perlu bekerja ekstra untuk mengatasi kasus rabies. Selain menangani vaksinasi terhadap korban gigitan Hewan Penura Rabies (HPR), Pemda Kapuas Hulu juga perlu menangani vaksinasi terhadap HPR. Khusus vaksinator HPR, Kapuas Hulu masih mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk itu personil untuk vaksinator HPR perlu penambahan.
Kepala Bidang Perternakan, pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Maryatiningsih mengatakan saat ini hanya ada 12 vaksinator yang aktif. Keseluruhan vaksinator tersebut telah dilakukan pelatihan khusus dalam penanganan dan cara memvaksin HPR. “Melakukan vaksinasi terhadap HPR itu sangat beresiko, jadi butuk vaksinator yang sudah terlatih,” ujarnya, Kamis (14/11).
Perempuan yang karib disapa Ningsih ini menjelaskan bahwa tenaga vaksinator diantaranya dari tenaga penyluh lapangan pihaknya, sebagian ada pula yang berlatar belakang Polisi. “Tenaga vaksinator yang sudah dilatih sebagian adalah tenaga penyuluh lapangan kami, kemudian ada juga Bhabinkamtibmas dari Polres Kapuas Hulu,” paparnya.
Menurut Ningsih, jumlah vaksinator yang sudah dilatih jumlahnya lebih dari 12 orang akan tetapi disebabkan berbagai faktor kemudian vaksinator tersebut banyak yang tidak aktif lagi. Ada yang mengalami kecelakaan, sakit dan mengundurkan diri. “Kita takutnya jumlah yang ada sekarang 12 orang itu berkurang, seperti vaksinator yang juga Bhabinkamtibmas mereka tentu terkendala tugas rutin yang cukup berat dan bisa saja suatu saat pindah tugas, itu bisa saja berkurang lagi vaksinatornya,” papar Ningsih.
Ningsih mengakui jumlah 12 orang vaksinator HPR tersebut sangat kurang. Idealnya setiap desa ada satu vaksinator yang juga berperan sebagai penyuluh tentang rabies. Tentunya, kata Ningsih, untuk melatih vaksinator tersebut membutuhkan anggaran. “Vaksinator HPR ini bisa menyampaikan data-data yang dibutuhkan terkait populasi HPR, kasus gigitan, kemudia mensosialisasikan langkah-langkah yang perlu diambil warga ketika tergigit HPR hingga pelaksanaan vaksinasi HPR,” terang Ningsih.
Dengan adanya vaksinator desa, tentu akan diajarkan untuk penyimpanan vaksin HPR. Ketika terjadi kasus gigitan, dapat segera melakukan langkah vaksinasi. “Kendala kita saat ini memang vaksin itu tidak tersedia di kecamatan atau desa, hanya di kabupaten. Ini membuat tindakan vaksinasi agak lambat, tapi kalau ada di desa kedepannya akan lebih cepat, kita harus segera melakukan vaksinasi itu karena HPR selalu berpindah-pindah secara cepat,” tuntasnya. (yohanes)
