Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar pertemuan koordinasi petugas dan validasi data promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 di Aula Kantor Dinas setempat pada Rabu (28/9/2022).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu M. Nazaruddin, SKM.,MPH, dihadiri para Kepala Bidang, Kassubag dan Sub Koordinator dilingkungan Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu. Hadir Penanggungjawab Promkes Puskesmas se-Kapuas Hulu.
M. Nazaruddin selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu saat menyampaikan sambutan tertulis Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB menyampaikan bahwa, promosi kesehatan adalah salah satu dari program utama yang ada pada intitusi kesehatan kususnya puskesmas – puskesmas, sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan bidang kesehatan yang paling terdepan, serta pusat informasi kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
“Oleh sebab itu program promosi kesehatan diharapkan lebih aktif inovatif serta edukatif dalam pelaksanaan programnya,” kata Nazaruddin.
Nazaruddin juga menyampaikan bahwa promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat.
“Agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan,” katanya.
Dijelaskan Nazaruddin, promosi kesehatan dilakukan dalam konteks prinsip-prinsip kemitraan, partisipasi dan perlindungan aktif untuk mencapai kesehatan optimal.
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, terdapat 2 indikator utama promosi kesehatan yaitu kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakkan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan kabupaten/ kota dengan minimal 80 persen posyandu aktif.
“Dua indikator tersebut menjadi bagian yang tidak dibisa dilepaskan dalam mendukung standar pelayanan minimal kesehatan dan program prioritas kesehatan nasional,” ucapnya.
Setelah dilakukannya pelaksanaan program, pelaksanaan tersebut dilaporkan sebagai bentuk bukti dan bisa menjadi informasi data kesehatan. Evidance based information dibutuhkan sebagai penunjang evidance based policy, yaitu kebijakan yang berlandaskan pada persoalan dan kepentingan yang lokal spesifik.
“Sistem ini berperan dalam meningkatkan kinerja dalam seluruh potensi yang ada untuk menyediakan informasi kesehatan berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan secara periodik/ rutin maupun survey. data yang dibutuhkan menyesuaikan dari Renstra dan Komdat Kemenkes RI,” papar Nazaruddin.
Demikian pula dalam hal pencatatan dan pelaporan promkes, banyak terjadi perubahan definisi operasional yang terinput dalam sistem aplikasi komdat. oleh karena aplikasi ini masih terbilang baru sehingga pemahaman petugas promkes kabupaten/kota masih belum optimal dalam penginputan data.
Nazaruddin mengatakan pertemuan koordinasi petugas dan validasi data promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat itu bertujuan untuk menyampaikan hasil pertemuan terkait perubahan indikator dan definisi operasional data Komdat Kesmas dan upaya perbaikan hasil kinerja sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan.
“Diharapkan melalui pertemuan ini dapat menyamakan persepsi dan pengelolaan data dengan baik untuk semua pemegang program promkes. Sehingga dapat terwujud sinergitas dan sinkronisasi kegiatan dan hasil kinerja promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,” harapnya.
Dengan harapan upaya pencapaian indonesia sehat dapat segera terwujud khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Semoga melalui kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk menjalankan tugas bagi seluruh petugas penangung jawab program promkes di Kecamatan,” tuntas M. Nazaruddin.
