Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Bagian Program mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi terkait perencanaan dan penganggaran Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK melalui Zoom Meeting di Ruang Multimedia Dinas Perikanan, Rabu (21/5/2025).

Peserta yang mengikuti Rakor kali ini yaitu Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bupati se-Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah se-Kalimantan Barat, DPRD se-Kalimantan Barat, serta OPD terkait se-Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson Azroi dalam sambutannya mengatakan pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan kemajuan signifikan pada area perencanaan dan penganggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pengawasan dari masyarakat dan KPK telah berjalan secara konstruktif.
Meskipun kita telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, tantangan tetap masih ada karena kita harus terus berupaya meningkatkan integritas, memperkuat sistem pengawasan, dan memastikan anggaran yang digunakan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Di tahun 2025 ini kami terus berkomitmen untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi, salah satunya di area perencanaan yang mengedepankan transparansi regulasi dan akuntabilitas yaitu dengan cara melakukan publikasi dokumen perencanaan pada website resmi pemprov Kalbar, memastikan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menggunakan aplikasi SIPD dan Proses integrasian aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam dokumen perencanaan daerah dan terakhir menetapkan dokumen perencanaan daerah pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, tambah Harisson.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Ely Kusumastuti dalam materinya mengatakan latar belakang dalam melaksanakan rakor pencegahan korupsi terkait perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalimantan Barat tentu saja karena kami benar-benar ingin membangun komitmen serta membangun tata kelola pemerintah daerah yang bebas korupsi, baik itu dari transparansi, dari akutabilitas, kemudian mengoptimalkan regulasi serta pengawasan.

“Dalam membangun good government tidak hanya bisa satu pihak, semua harus saling melengkapi karena membangun suatu pemerintah di area bebas korupsi itu diperlukan harmoni dan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan juga kami dari KPK dan APH tentu saja” tutup Ely.