Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, Serli, S.Sos., M.M, mengikuti kegiatan Ramah Tamah dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat, Rudi Mahani Harahap, beserta tiga orang staf ahli dari BPKP, pada acara yang berlangsung di Putussibau, pada Jumat (4/7/2025).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu, Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pertemuan yang penuh keakraban ini, Kepala BPKP menekankan pentingnya sinergi antara Tim Policy yang terdiri dari Bupati dan para Kepala OPD, serta Tim Manajemen yang merupakan Kepala OPD bersama para stafnya, dalam menjawab berbagai isu strategis yang sedang mencuat di wilayah Kapuas Hulu.

Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain lebih dari 2.000 warga yang terancam tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD, persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), penyalahgunaan sabu dan narkoba, peredaran BBM ilegal, serta upaya pelestarian lingkungan yang menjadi perhatian serius.

Kepala BPKP juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, di mana pengalokasian anggaran diarahkan secara terintegrasi dalam sistem “Danantara”, agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Lebih lanjut, ia menekankan agar Pemerintah Daerah Kapuas Hulu segera menyusun dan mengusulkan program-program yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama program prioritas nasional.

Dalam hal ini, Bappeda diharapkan menjadi ujung tombak dalam merancang strategi perencanaan program dan kegiatan yang tidak hanya mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat, tetapi juga dari berbagai pihak luar negeri, termasuk lembaga dan negara yang peduli terhadap pelestarian kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS).

Dalam arahannya, Kepala BPKP juga menyarankan agar keberadaan Tim Manajemen Risiko berada di bawah koordinasi Bappeda, bukan di Inspektorat, agar fungsi mitigasi dan pengendalian risiko program dapat berjalan lebih terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih tanggap terhadap peluang pendanaan dan lebih proaktif dalam menyusun program yang berdampak luas bagi masyarakat.