Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Muhardi, ST menghadiri kegiatan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Collaborative Governance antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Mitra Pembangunan yang berkarya di Kabupaten Kapuas Hulu bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (13/10/2023).

Kegiatan yang merupakan inisiasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu ini, mengangkat tema “Sinergisitas Program Pembangunan Daerah Melalui Collaborative Governance”.

Sesuai dengan penyampaian Kepala Bappeda bahwa terdapat sebanyak 17 mitra pembangunan yang berkarya di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu AMAN Kapuas Hulu, Serakop Iban Perbatasan (Sipat), GIZ, Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT), Yayasan Kehati Indonesia (TFCA Kalimantan), Lanting Borneo, Yayasan Merangat, Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara, Yayasan Pelestari Ragam Hayati dan Cipta Fondasi Indonesia (yayasan PRCF Indonesia),  Yayasan Ekowisata Indonesia (Indecon), Yayasan Riak Bumi, Yayasan WWF Indonesia, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Solidaridad, Madani, Putussibau Art Community (PAC), dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Pada kesempatan ini Kepala Bappeda juga menegaskan, tujuan dari MoU ini adalah sebagai dasar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan penekanan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang hendak dicapai dari MoU ini meliputi : peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, perlindungan lingkungan berkelanjutan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas institusi serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan penandatanganan MoU ini, Bupati Kapuas Hulu mengapresiasi inisiasi kerjasama yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu, dan beliau memaparkan bahwa dari MoU ini kebutuhan daerah mesti sinkron dengan yang dikerjakan mitra pembangunan, produk lokal hendaknya bisa dikembangkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah kerja para mitra, dan mitra kerja yang mempunyai jaringan di luar negeri hendaknya dapat membantu mempromosikan keunggulan Kabupaten Kapuas Hulu, agar bisa berdampak pada investasi daerah.

Penandatanganan MoU Collaborative Governance ini turut disaksikan Ketua DPRD, para Kepala OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, serta para perwakilan mitra pembangunan yang berkarya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.