Kepala Dinas Perikanan kabupaten Kapuas Hulu menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Hotel Orchadz Pontianak yang diselenggakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (13 mei 2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ketua Komisi II Provinsi Kalimatan Barat, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan se-provinsi Kalimantan Barat serta Bappeda se-provinsi Kalimantan Barat.
Tujuan kegiatan untuk mendapat masukkan dari semua pihak terkait isu strategis, permesalahan dan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Hal tersebut juga mendapat dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini Komisi II.
Masukkan yang disampaikan di antaranya peningkatan industri pengolahan, peningkatan tekniologi penangkapan serta navigasi di laut, peningkatan infrastruktur serta mempermudah pajak dalam budidaya kerangf mutiara.
Dalam kegiatan tersebut juga biro perencanaan KKP juga memaparkan program Prioritas Kementarian kelautan dan perikanan serta dukungan KKP terhadap pembangunan di provinsi Kalimantan Barat.
Masukkan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kab/kota se-Kalimantan Barat diantaranya dukungan pemerintah provinsi dalam pengadaan induk ikan introduksi pada UPTD BBI Lokal, dukungan industri pengolahan ikan bandeng di Sekadau, industri pengolahan ikan gabus dan toman di kabupaten Sintang, penambahan SDM penyuluh perikanan di beberpa kabupaten kota yang dinilai masih sangat kurang.
Kemudian usulan pembangunan TPI di Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu serta peninjauan kembali Kemenpen KP Nomor 1 Tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi yang dalam hal perlindungan Ikan belida dan keterbatasan anggaran dalam optimalisasi kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.
Dalam arahkannya Kepala Dinas kelautan dan perikanan provinsi Kalimantan Barat mengatakan dinas kabupaten/kota dapat memfokuskan kegiatan pada pendampingan kepada kelompok perikanan binaan dan mengurangi kegiatan pengadaan barang menyikapi keterbatasan anggaran tersebut, bersinergi dan kolborasi dengan instansi terkait. Kabupaten/kota juga dapat membuat komoditas prioritas daerah untuk komoditas perikanan agar pembangunan perikanan bisa terarah dan fokus.
