Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Audit Kasus Stunting Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 pada Rabu (12/10/2022).
Rakor Audit Kasus Stunting bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) itu digelar di Aula Kantor Bapedda Kabupaten Kapuas Hulu.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu, Sekretaris BKKBN Kalimantan Barat, nspektur Wilayah I BKKBN, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu H. Sudarso, S.Pd.,MM beserta jajaran dilingkungan Dinkes PP dan KB.
Selain itu hadir pula tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kapuas Hulu yang berasal dari lintas OPD terkait dan undangan lainnya.
Sekretaris BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Abdurahman menyampaikan bahwa Audit Kasus Stunting bertujuan untuk mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, mengetahui penyebab resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran.
“Sebagai upaya pencegahan, perbaikan tata laksana kasus yang serupa dan menganalisis faktor resiko terjadinya stunting,” katanya.
Selain itu menganalisis faktor resiko terjadinya stunting pada baduta atau balita, memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan.
“Identifikasi resiko dilakukan dalam beberapa langkah, diantaranya pembentukan tim, pelaksanaan audit dan manajemen pendamping serta desiminasi rencana tindak lanjut,” jelas Abdurahman.
Abdurahman menyampaikan apresiasi kepada para pihak di Kabupaten Kapuas Hulu yang terus berupaya dalam percepatan penurunan stunting, baik itu OPD terkait, RSUD, Penyuluh Keluarga Berencana, pendamping keluarga, PKK dan pihak lainnya.
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, SH mengungkapkan keadaan gizi masyarakat saat ini belum begitu menggembirakan, karena masih terdapat kekurangan gizi.
“Stunting tidak hanya menyebabkan pertumbuhan fisik terganggu, tetapi kognitif, kecerdasan serta penyakit lainnya pada usia dewasa,” ujar Bupati.
Bupati mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun belakangan ini menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting tersebut.
“Dilihat secara sepintas angka penurunan stunting telah mengalami penurunan, namun angka ini masih cukup tinggi, artinya 1 dari 3 balita mengalami kekerdilan atau stunting,” papar Bupati.
Untuk itu Bupati Fransiskus Diaan mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan hari ini dan menjadi input positif bagi semua stakeholder terkait dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas Hulu.
“Sehingga ini menjadi modal untuk kita kedepan memberikan informasi kepada masyarakat dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas Hulu. Mari terus optimalkan upaya mengubah perilaku masyarakat,” pesan Bupati.
Sementara itu, Inspektur Wilayah I BKKBN M. V. Chinggih Widanarto mengingatkan bahwa dalam konvergensi penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, tetapi perlu kerjasama para pihak terkait lainnya.
“Semoga kita bisa mensukseskan program pemerintah ini, tingkatkan konvergensi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting,” tuntas Irwil I BKKBN M. V. Chinggih Widanarto.
