Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung melaksananakan webinar seri 13 dengan tema “Kebijakan Penataan Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan” pada Selasa (15/03/2022).
Webinar ini dihadiri oleh seluruh peserta berasal dari stake holder yang mempunyai peran terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Dan dari Badan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu webinar ini dihadiri oleh Bapak Muhardi, ST selaku Sekretaris Badan.
Webinar ini dibuka langsung oleh Kepala PPSDM Regional Bandung Dr. Belly Isnaeni, SH, MH dan dihadiri oleh juga penyelenggara Neta Siti Mutiawati selaku koordinator Bidang I PPSDM Regional Bandung. Acara webinar ini dipandu langsung oleh moderator Santy Rosintawati, S.IP, MAP.
Pada kesempatan webinar ini telah dipaparkan peranan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Perbatasan yang dipaparkan langsung oleh Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si selaku Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
Dalam paparan tersebut disampaikan penjelasan terkait paradigma pengelolaan perbatasan negara, kebijakan pembangunan kawasan perbatasan negara, pembangunan kawasan perbatasan, peta sebaran lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), peta illegal activities yang sering terjadi di kawasan perbatasan negaraprioritas nasional 2 RPJMN 2020-2024, fokus area pengelolaan perbatasan tahun 2020-2024, percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pembangunan sumber daya manusia (generasi muda) serta dipaparkan juga terkait hasil pembahasan kawasan perbatasan negara Aruk, Motaain, Skouw. Pada webinar ini juga disampaikan paparan terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw. (LP)

Ramah Tamah Bersama BPKP Kalbar, Pemkab Kapuas Hulu Bahas Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyambut kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat dalam sebuah acara ramah