Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat bersama Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi mengikuti pertemuan virtual dengan KPK RI, Kemendagri RI dan LKPP RI dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Senin (24/1/2022). Pertemuan tersebut membahas tentang sistem pengadaan barang dan jasa serta regulasi terkait dan juga himbauan dari KPK agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Wabup Kapuas Hulu, menjelaskan pertemuan tersebut diikuti semua kepala daerah dari 34 provinsi se Indonesia, tadi semua mendapat pengarahan dari Mendagri RI, Tirto Karnavian dan Ketua KPK, Firli Bahuri juga Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Abdullah Azwar Anas. Poin utamanya adalah mengingatkan tentang Pemerintahan yang berintegritas, kemudian semua ditegaskan untuk melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya. Walaupun biaya politik besar, tetap harus berintegritas dan tidak melakukan korupsi.
“Arahan Ketua KPK, bahwa KPK akan terus memonitor hingga tingkat daerah. Sementara Kepala LKPP tadi juga memaparkan sejumlah invasi yang sangat baik dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Wahyu.
Arahan lainnya, lanjut Wahyu, Mendagri menegaskan agar APBD dilaksanakan secepatnya dan dengan sebaik mungkin, untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam suasana pandemi untuk perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting.
Kepada seluruh OPD Kapuas Hulu, Wahyu berharap agar semua sistem berbasis sistem online dalam pengadaan barang dan jasa, kurangi sistem tatap muka.
“Hal terpenting adalah bagaimana OPD terkait dapat melaksanakan proses barang dan jasa secara baik, tepat dan cepat. Saya minta semua tetap berintegritas dan bekerja dengan semangat, tidak korupsi,” tuntasnya. (Yohanes)
