Reforma Agraria merupakan kerja bersama, untuk melaksanakannya Kementerian ATR/BPN tidak dapat berjalan sendiri, sinergi dari berbagai pihak melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) adalah kunci. GTRA dibentuk di seluruh Indonesia, merupakan wadah kerja bersama antara Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, Pemerintah Provinsi, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi.
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan dan berkoordinasi dengan Disnakerintrans Kabupaten Kapuas Hulu. Pertemuan antara GTRA dengan Disnakerintrans dilakukan di ruang rapat Kepala Dinas Selasa (2/9/2020). Kegiatan dihadiri oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Plt. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, BPN Kapuas Hulu (Jesica Martalena Trisna, S.H.), GTRA (Nur Fauzan, S.Hut., Sandy Kurniawan, S.PWK. dan Kurniawati Hakim, S.E.).
Menurut Plt. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ikhwan Dulkarim, S.Hut. kunjungan GTRA bertujuan untuk mengumpulkan data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya adalah tanah di lokasi-lokasi transmigrasi baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Untuk mengikutsertakan lokasi-lokasi transmigrasi yang belum bersertifikat dalam program TORA perlu disiapkan data pendukung sebagai syarat dan juga harus ada data yang singkron antara BPN dan Transmigrasi sehingga dapat mempermudah realisasi penerbitan sertifikat pada lokasi transmigrasi.
Ikhwan Dulkarim, S.Hut berharap adanya solusi yang baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan penerbitan sertifikat yang ada di daerah transmigrasi terkait dengan lahan-lahan yang diokupasi, masuk dalam Kawasan hutan produksi terbatas dan areal gambut, pungkasnya.
