Wakil Bupati Kapuas Hulu Sampaikan Raperda Penyertaan Modal Bank Kalbar dalam Rapat Paripurna

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, S.M., menyampaikan Pidato Pengantar Bupati Kapuas Hulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2031 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (11/11/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, para asisten, staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan lembaga perbankan, serta undangan lainnya.

Dalam pidato pengantarnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan tersebut juga merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, khususnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), agar semakin mampu menjalankan perannya dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.

Adapun pengajuan Raperda ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Kalbar, meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di sektor keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta memberikan kepastian hukum terhadap alokasi anggaran penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2031 dapat dibahas secara komprehensif bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan memperhatikan berbagai saran dan masukan yang konstruktif.

Dengan adanya pembahasan tersebut, kebijakan penyertaan modal diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.