Putussibau – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan ketertiban umum. Langkah ini dibuktikan dengan kehadiran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kapuas Hulu, Bahtiar, S.P.,M.Si dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Kebijakan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang digelar di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu Lantai 3, (GPSA), Selasa (29/9/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, S.H., M.Si., serta dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Ambrosius Sadau menegaskan bahwa penanganan ODGJ merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama multisektor. Forum koordinasi ini dibentuk untuk merumuskan langkah-langkah strategis serta menyusun regulasi kebijakan yang lebih komprehensif agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih terpadu.
Salah satu poin penting yang dihasilkan dalam rakor ini adalah rencana pembentukan tim terpadu lintas sektor. Tim ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi yang solid, mulai dari aspek pemeriksaan kesehatan, pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk), pemberian perlindungan dan rehabilitasi sosial, hingga pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum). Tidak hanya itu, tim ini juga akan mengawal proses pemberdayaan serta reintegrasi sosial agar para penyintas ODGJ dapat diterima kembali dengan baik oleh pihak keluarga dan masyarakat.
Keterlibatan aktif Satpol PP Kapuas Hulu dalam tim ini memegang peranan krusial, khususnya sebagai garda terdepan dalam merespons aduan masyarakat. Satpol PP bertugas melakukan pengamanan dan evakuasi terhadap ODGJ yang dinilai dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain di ruang publik. Melalui komitmen bersama ini, proses penertiban dan evakuasi di lapangan dipastikan akan mengedepankan pendekatan yang persuasif, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Melalui rakor ini, seluruh instansi terkait di Kabupaten Kapuas Hulu sepakat untuk saling bersinergi, berkolaborasi, dan bergerak bersama. Upaya penanganan ODGJ di Bumi Uncak Kapuas kini diarahkan pada sistem pelayanan yang tidak hanya responsif dalam jangka pendek, melainkan juga lebih manusiawi, terstruktur, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
