Bidang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau (Rabu, 19/08/2026).
Kegiatan pendampingan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan serta terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
Dalam kegiatan tersebut, tim Bidang Organisasi dan Tata Laksana melakukan pemantauan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik di Dukcapil, mulai dari standar pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, sarana dan prasarana, hingga aspek lainnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pendampingan juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan. Hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan bagi Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan pembenahan serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui pendampingan ini, Bidang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu juga mendorong agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi bahan penilaian, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.
Dukcapil Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan terus memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk meningkatkan inovasi pelayanan dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang optimal.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap unit penyelenggara pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
