Kapuas Hulu – Dalam rangka memastikan penyusunan regulasi yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Inspektorat menghadiri kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 bersama perangkat daerah terkait, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan substansi rancangan peraturan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, proses harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan dokumen RKPD Tahun 2026 memiliki landasan hukum yang kuat sebelum ditetapkan.
Dalam pembahasan tersebut, Inspektorat memberikan masukan dan telaah dari aspek pengawasan intern guna memastikan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD telah memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui forum tersebut, seluruh perangkat daerah dapat menyamakan persepsi terhadap substansi Ranperbup sehingga dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Partisipasi Inspektorat dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas. Diharapkan, hasil harmonisasi tersebut menghasilkan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026 yang komprehensif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
