Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Aweng, S.Kom., M.M., bersama anggota melaksanakan koordinasi terkait Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (23/04/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan regulasi dan penyempurnaan substansi Raperbup agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memastikan keberadaan tenaga ahli AKD dapat mendukung kinerja DPRD secara optimal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Ketua Tim Pelaksana Sub Bagian Perundang-undangan beserta staf terkait.
Dalam koordinasi tersebut, berbagai masukan dan saran disampaikan oleh pihak Biro Hukum Pemprov Kalbar, khususnya terkait aspek legal drafting, kesesuaian norma, serta harmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan Raperbup tentang Tenaga Ahli AKD benar-benar mampu menjawab kebutuhan kelembagaan DPRD dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Harapannya Raperbup yang disusun dapat memiliki landasan hukum yang kuat serta mampu meningkatkan kinerja alat kelengkapan dewan secara profesional dan akuntabel.
Dengan adanya sinergi antara DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik.
