Kepala Dinas Perhubungan menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 di DPRD yang dilaksanakan pada hari Rabu (26/11/2025).
Rapat Paripurna atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Sehubungan dengan Fraksi Demokrat memberikan penekanan pada beban anggaran penggajian PPPK dan masih relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
Fraksi PPP menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemerataan akses pelayanan dasar yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah, dilandasi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Fraksi PDIP menyampaikan penekanan pada TKD yang terbatas, maka apa langkah-langkah strategi untuk meningkatkan PAD.
Fraksi Golongan Karya mengemukakan mohon penjelasan sektor-sektor PAD, dan kami sebagai Fraksi Golongan Karya memahami besarnya pemotongan TKD, dengan tidak menggangu pelayanan publik pada umumnya.
Fraksi Partai Gerindra tekanan pada aspek penurunan anggaran APBD secara umum berdampak pada pemberian layanan umum seperti kerusakan jalan sarana air bersih pendidikan dan kesehatan, apa upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi hal tersebut.
Fraksi Nasional Demokrat menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan Pemda yang dituntut untuk meningkatkan PAD, bagaimana upaya Pemda dalam meningkatkan PAD dan Pendapatan orang lain yang sah, dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan inovasi peningkatan PAD.
Sementara fraksi lainnya pada umumnya tekanan pada dampak pemotongan Transfer Keuangan Daerah, sangat berpengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah.
