Bupati Kapuas Hulu AM Nasir memimpin rapat pembahasan komoditi Kratom di Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Kamis (18/6/20). Rapat tersebut melibatkan Wakil Bupati, Antonius L Ain Pamero serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kapuas Hulu yang terkait.
Dalam rapat itu, Bupati menuturkan bahwa tanaman kratom menurutnya banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat Kapuas Hulu. Dimana tumbuhan kratom ini menjadi pekerjaan pengganti bagi masyarakat. “Jika sebelumnya masyarakat kita ini sebagai petani karet, namun karena harga karet jatuh, masyarakat kita beralih menjadi petani Kratom,” ujarnya.
Selain itu Bupati juga kurang setuju jika tanaman Kratom dianggap sebagai zat berbahaya, sebab selama ini dirinya belum pernah mendengar adanya masyarakat Kapuas Hulu ada yang meninggal akibat mengolah maupun mengkonsumsi tanaman tersebut. “Justru tanaman ini meningkatkan perekonomian masyarakat kita,” tuturnya.
Lanjut Bupati, sebelumnya pihaknya sudah pernah melakukan upaya penghentian tanaman kratom dengan melakukan program pemberian bantuan bibit ikan maupun bantuan bibit lainnya ke masyarakat. Namun hal tersebut belum berhasil karena masyarakat lebih menyenangi menanam Kratom.
“Maka dari itu kita akan memperjuangkan Kratom ini. Untuk itu saya minta kepada dinas terkait agar lebih menyiapkan data yang valid terkait daerah-daerah yang ada Kratom, jumlah petani dan berapa besar luasan Kratom yang ditanam. Soalnya kita akan ada melakukan video confrence dengan BNN pada 24 Juni 2020,” harapnya.
Sementara itu Kuswandi Ketua DPRD Kapuas Hulu menegaskan, bagaimana pun Pemerintah Daerah Kapuas Hulu harus mempertahankan tanaman Kratom ini. “Tanaman Kratom ini telah menjadi penopang kehidupan masyarakat baik sebelum pandemi COVID – 19. Apalagi dengan masa COVID – 19 ini, hanya Kratom yang bisa diandalkan masyarakat,” ujar Kuswandi.
Selain itu juga kata Kuswandi, Pemerintah Pusat juga harus memberikan ketegasan soal regulasi tanaman tersebut apakah dilarang atau tidak. Mengingat saat ini masyarakat Kapuas Hulu sudah banyak menanam tanaman primadona tersebut. “Selama inikan belum ada hasil penelitian yang jelas terkait kandungan Kratom ini,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero mengungkapkan, pembahasan masalah Kratom ini pernah dilaksanakan rapat yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada 5 Februari 2020. Dimana saat itu dirinya mewakili Kapuas Hulu. Rapat tersebut juga dihadiri dari Provinsi Kalbar, Kementrian Kesehatan, Kementrian Perdagangan dan stakholder lainnya.
“Pada kesimpulan rapat tersebut bahwa Kepala Kantor Staf Presiden yakni Moeldoko mengharapkan agar tanaman Kratom harus diperhatikan dengan serius dan harus ditindaklanjuti dengan pertemuan para stakholder,” ujar Wabup.
Lanjut Wabup, dilihat dari aspek lingkungan, tanaman Kratom yang ada di Kabupaten Hulu diperkirakan berjumlah kurang lebih 21 juta batang yang tersebar kesemua wilayah Bumi Uncak Kapuas tentunya akan dapat menjaga kelestarian lingkungan.”Karena tumbuhan ini berbeda dengan tumbuhan lainnya, Kratom ini bisa hidup di saat musim kering maupun diair pasang,” tuntasnya. (yohanes)
