
Dalam rangka memperkuat koordinasi, membangun komitmen bersama, serta menyelaraskan langkah lintas program dan lintas sektor dalam optimalisasi penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Pertemuan Lintas Program dan Lintas Sektor pada 9–11 November 2026, bertempat di Aula Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu.
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer Melalui Peran Strategis Lintas Program dan Lintas Sektor” tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu, H. Sudarso, S.Pd., M.M., Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) K. Ellyani Rinyasari, S.Tr.Keb., M.A.P., Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Benidiktus Aphau, S.K.M., Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Helena, S.K.M., Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dr. Herlina, serta para ketua tim kerja dan staf Dinkes PP dan KB.
Peserta kegiatan terdiri dari para camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Kapuas Hulu, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pertemuan ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan PP dan KB atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan primer.
Ia menegaskan bahwa penerapan ILP harus berorientasi pada pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan pendekatan siklus hidup.
Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan, mengingat luas wilayah, kondisi geografis, serta keberadaan desa terpencil dan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi peran Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Posyandu.
Sekda juga menekankan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu, H. Sudarso, memaparkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ILP guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa ILP merupakan transformasi pelayanan kesehatan yang mengutamakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mengedepankan upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan deteksi dini.
Implementasi ILP diperkuat melalui jejaring pelayanan yang melibatkan Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Ketiganya memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hingga tingkat desa dan dusun, melalui pelayanan dasar, kunjungan rumah, edukasi kesehatan, serta pemantauan kondisi kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, Sudarso menyampaikan bahwa keberhasilan penerapan ILP membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, kader Posyandu hingga masyarakat. Pemanfaatan data dan digitalisasi juga menjadi bagian penting dalam memantau kondisi kesehatan serta mengidentifikasi masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki wilayah luas dan kondisi akses yang beragam. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat perlu terus diperkuat agar pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kesepahaman, komitmen, dan langkah tindak lanjut bersama dalam mendukung optimalisasi penerapan ILP. Dengan sinergi seluruh pihak, pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan semakin berkualitas, merata, dan berkelanjutan.


