Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu menghadiri rapat konsultasi antara legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Yanto, Wakil Ketua I DPRD Abdul Hamid, Wakil Ketua II DPRD Topan Ali Akbar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ambrosius Sadau, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu serta tamu undangan lainnya.
Dari Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, kegiatan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Bambang, didampingi Sekretaris Miftahul Jannah, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Sukiman, serta staf dari bagian program Alfani Kurniawan.
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Yanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat konsultasi bersama jajaran eksekutif bertujuan untuk mematangkan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga diharapkan dapat memperkuat kemitraan sekaligus membangun kesepahaman antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah.
“Rapat konsultasi ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan persepsi antara legislatif dan eksekutif. Kami berharap seluruh OPD dapat terbuka menyampaikan data riil di lapangan, sehingga pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 ini berjalan tepat waktu. Sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemkab sangat menentukan agar anggaran perubahan ini benar-benar menyasar kebutuhan mendesak masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan jembatan,” tutup Yanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Bambang menyampaikan bahwa kehadiran Dinas Perikanan dalam rapat konsultasi tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang transparan, terarah, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dinas Perikanan siap mendukung pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan menyampaikan data, informasi, serta kebutuhan program dan kegiatan di sektor perikanan secara objektif dan sesuai kondisi di lapangan. Kami berharap melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta penguatan sektor perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu,” ujar Bambang.
Rapat konsultasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman bersama antara legislatif dan eksekutif sehingga pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara efektif, tepat waktu, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
