Puskesmas Putussibau Utara bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan Modifikasi Pelayanan Kesehatan di wilayah DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan), khususnya di Kawasan Hutan (KH) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) tahun 2026.
Kegiatan pelayanan kesehatan program Kementerian Kesehatan RI tersebut berlangsung selama dua hari, yakni pada 30 hingga 31 Maret 2026, yang dipusatkan di Datah Diaan, Dusun Nanga Hovat, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu.
Pelaksanaan kegiatan ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah kecamatan, yang ditandai dengan kehadiran Camat Putussibau Utara, Yohanes Telanjan, S.Sos., M.Si. Sementara itu, dari Dinkes PP dan KB Kapuas Hulu turut hadir sejumlah Ketua Tim Kerja dan staf, di antaranya Fredi Nopriandi, S.Kep., Ns dan Razib Azahari, S.Kep., Ners, beserta jajaran.
Pelayanan kesehatan dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu, Puskesmas Putussibau Utara dan tenaga dokter RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau. Tim medis terdiri dari dr. Muthmainnah, M.A.R.S selaku dokter umum, drg. Angela De Merici sebagai dokter gigi, serta dokter spesialis anak dr. Mas Agung Ginanjar, M.Si., Sp.A dan Kepala Puskesmas Putussibau Utara, Dessi Wulantari, S.ST.
Selama dua hari pelaksanaan, pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup berbagai jenis layanan. Untuk pelayanan umum dan gigi tercatat sebanyak 120 pasien yang dilayani. Sementara layanan spesialistik anak menjangkau 35 pasien. Selain itu, terdapat pula layanan kesehatan gigi bagi anak sekolah sebanyak 28 orang, dengan tindakan cabut gigi susu sebanyak 12 kasus dan pemberian Topical Application Fluoride (TAF) kepada 6 anak.
Di bidang kesehatan keluarga, layanan Keluarga Berencana (KB) berhasil menjangkau 16 peserta, serta pelayanan bagi ibu hamil yang tercatat sebanyak 2 orang.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil, khususnya di kawasan hutan dan komunitas adat terpencil. Dengan adanya pelayanan langsung ke lapangan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih merata dan berkelanjutan. (*)
