Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu Nanang Padli, S.K.M.,S.E.,M.Si menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Koperasi Merah Putih yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu pada Senin (12/1/2026).
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si. Hadir Dandim 1206/Putussibau, pimpinan dan jajaran OPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Hadir pula Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu, Danramil se-Kapuas Hulu. Sementara itu, Sekretaris Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu Nanang Padli menyampaikan bahwa, sektor kesehatan juga memegang fungsi dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih.
“Dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih, juga mengembangkan kegiatan kesehatan berbasis desa yang berfokus pada penyediaan layanan kesehatan dasar terintegrasi guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan,” terang Nanang Padli. Program ini dilaksanakan melalui pendirian Apotek Desa dan Klinik Desa yang menyediakan obat-obatan terjangkau serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
Selain itu, layanan kesehatan desa diperkuat melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan menggabungkan fasilitas kesehatan yang telah ada, seperti puskesmas pembantu (Pustu) dan puskesmas desa (Puskesdes), ke dalam sistem pelayanan Koperasi Merah Putih. Upaya promotif dan preventif juga terus digencarkan melalui pendampingan kesehatan serta kegiatan posyandu bagi balita dan lansia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.
Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap percepatan pembangunan kesehatan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan diimplementasikan melalui kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, industri farmasi, pemerintah daerah, serta koperasi desa sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. (*)
