Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, Serli, S.Sos., M.M, menghadiri kegiatan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban/Tanggapan Bupati Kapuas Hulu terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di Gedung DPRD yang dilaksanakan pada hari Kamis (27/11/2025).
Rapat paripurna tersebut merupakan rangkaian penting dalam proses penyusunan APBD 2026, di mana pemerintah daerah memberikan penjelasan serta klarifikasi atas berbagai pandangan, usulan, dan kritik yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD.
Dalam paparannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk menghadapi tantangan fiskal tahun 2026 adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah. Kebijakan ini ditempuh untuk mengatasi dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan pada tahun anggaran mendatang.
Selain itu, pemerintah daerah juga memastikan bahwa belanja bidang sosial dan keagamaan tetap menjadi perhatian dan akan disalurkan secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait isu mengenai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ASN, pemerintah daerah menegaskan bahwa beban anggaran tersebut masih harus ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten, meski terdapat usulan dari anggota dewan agar pembiayaannya dialihkan ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa regulasi yang berlaku saat ini belum memungkinkan peralihan beban tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan, Serli, S.Sos., M.M, menyatakan dukungannya terhadap seluruh rangkaian pembahasan anggaran, serta menegaskan bahwa Dinas Perhubungan siap menjalankan program kerja sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.
Rapat paripurna ditutup dengan agenda penyampaian sejumlah catatan dan rekomendasi dari DPRD yang akan menjadi dasar pembahasan pada tahap berikutnya.
