Putussibau – Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu bersama Tim Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Aset milik Daerah yang akan dilakukan penjualan secara lelang. Aset yang dinilai berupa tiga unit alat angkutan apung bermotor yang berada di lingkungan Dinas Perikanan. Proses penilaian dilaksanakan di Lobby dan Halaman Belakang Kantor Dinas Perikanan, Rabu (5/11/2025).
Penilaian ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian proses penghapusan dan penjualan aset daerah melalui mekanisme lelang resmi.
Proses penilaian ini dilakukan langsung oleh Tim Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak melalui panggilan video (video call) untuk memastikan akurasi dan validitas data aset yang dinilai.
Dari Dinas Perikanan diwakili oleh Plt. Kasubbag Umum dan Aparatur bersama Tim Aset Dinas Perikanan dan didampingi dari BKAD Kabupaten Kapuas Hulu Bidang Aset Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Perikanan, Dedi Supriadi, S.PKP., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel.
“Penilaian ini menjadi langkah penting agar seluruh proses penghapusan dan lelang aset dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami berupaya memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sementara itu, Fahrorrazzi S., S.Pi., selaku anggota Tim Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, menambahkan bahwa kerja sama antara perangkat daerah dan KPKNL merupakan langkah positif untuk menjaga tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
“Pengecekan dan Penilaian dari KPKNL Pontianak sangat membantu dalam menentukan nilai akhir aset sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Harapannya, hasil penilaian ini dapat menjadi dasar kuat dalam pelaksanaan lelang,” tutur Fahrorrazzi.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Dinas Perikanan Kapuas Hulu menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola aset daerah yang efektif, efisien, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
