Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kapuas Hulu, Hadi Pranata, S.S.T.P., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kearsipan Wilayah Binaan Kearsipan Daerah I yang diselenggarakan oleh Direktorat Kearsipan Daerah I di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kearsipan berbasis digital, sekaligus membahas tantangan penerapan sistem informasi pemerintahan seperti Srikandi di berbagai wilayah, termasuk daerah perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis Kominfotik Kapuas Hulu turut memberikan pandangan terkait tantangan implementasi teknologi informasi di wilayah perbatasan dan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan transformasi digital.
“Kami di perbatasan, aplikasi Srikandi tidak bisa digunakan, kendalanya sama seperti yang dialami rekan-rekan di daerah lain. Kami sudah menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hingga tingkat kecamatan, namun para camat tetap harus ke kabupaten untuk bisa menggunakannya,” ujar Kadis Kominfotik Kapuas Hulu.
Beliau juga menyoroti disparitas jaringan dan infrastruktur digital yang masih menjadi tantangan di wilayah perbatasan. Hadi menegaskan perlunya kebijakan terpadu dari pemerintah pusat agar penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat berjalan seragam di seluruh daerah.
“Kita bangga dengan aplikasi yang kita buat, tapi saya pikir perlu ada kebijakan super-framework dari pusat agar tidak terjadi kebingungan di daerah. Misalnya dalam SPBE, setiap kabupaten/kota wajib melaksanakan, namun indikatornya belum ada. Akibatnya, kami kesulitan menjawab ketika kepala daerah menanyakan indikator kinerja yang sejalan dengan RPJMD,” ungkapnya.
Selain itu, Hadi juga menyampaikan perkembangan pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh Pemkab Kapuas Hulu yang saat ini mencapai kapasitas 3,3 tera. Pihaknya telah mengajukan peningkatan hingga 10 tera mengingat kebutuhan data di wilayah perbatasan yang cukup besar.
“Kami baru mendapat kapasitas 3,3 tera, dan sedang berproses menuju 5,5 tera. Namun kami minta hingga 10 tera karena kebutuhan di perbatasan sangat besar,” tambahnya.
Di sisi lain, Kadis Kominfotik juga menyinggung kondisi 131 BTS (Base Transceiver Station) yang telah terbangun di Kapuas Hulu. Meskipun sebagian besar sudah berfungsi, masih terdapat wilayah yang mengalami blank spot.
“Untuk pengiriman pesan WhatsApp saja susah. Karena itu, kami berharap persoalan BTS Program 2022 yang masih menyisakan kendala bisa diselesaikan bersama, bukan hanya oleh Kominfo kabupaten/kota, tapi juga dengan turun langsung ke daerah,” tegasnya.
Menutup penyampaian, Pak Hadi mengajak seluruh daerah untuk saling berbagi praktik baik (best practice) dalam pengembangan aplikasi pemerintahan, agar efisiensi dan kolaborasi dapat semakin meningkat.
“Forum ini tidak hanya membahas Srikandi, tapi bagaimana aplikasi bisa benar-benar efektif. Daerah yang sudah punya aplikasi dengan praktik terbaik, ayo kita berbagi pakai di tengah efisiensi,” pungkasnya
