Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi yang digelar oleh Polres Kapuas Hulu di Gedung Indoor Volly Putussibau, Selasa (19/7/2025).
Menurut Bupati Fransiskus, ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang memerlukan perhatian dan kolaborasi lintas sektor, terlebih di wilayah perbatasan seperti Kapuas Hulu. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang adil dan merata.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Polres Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan rapat koordinasi ini. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sinergi antarsektor guna memastikan keberhasilan program nasional di tingkat daerah,” ungkap Bupati.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu siap berkolaborasi dan mengambil langkah konkret sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran distribusi cadangan jagung, serta memastikan pengelolaan dan pengawasannya berjalan secara optimal.
“Keberhasilan implementasi Inpres ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak. Pemerintah daerah siap mendukung melalui kebijakan, pengawasan, serta fasilitasi yang dibutuhkan di lapangan,” tambahnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda, S.I.K., M.H., perwakilan Kementerian Pertanian, unsur Forkopimda, serta sejumlah instansi teknis terkait.
Dalam sambutannya, Kapolres Kapuas Hulu menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung program strategis nasional, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengamanan distribusi cadangan jagung pemerintah.
“Pelaksanaan Inpres ini memerlukan kerja sama aktif dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum, agar tujuan ketahanan pangan nasional benar-benar tercapai, terutama di wilayah perbatasan seperti Kapuas Hulu,” tegas AKBP Roberto.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum penguatan kerja sama lintas sektor demi mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.
