Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Yanto, S.P., memimpin jalannya Rapat Paripurna dengan agenda “Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Kapuas Hulu terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada Rabu (23/7/2025).
Pidato pengantar disampaikan secara langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H. dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu Abdul Hamid, S.Pi., M.Si. dan Topan Ali Akbar, serta unsur Forkopimda atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Drs. Mohd. Zaini., M.M., para Anggota DPRD, Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Hadir pula Kepala Instansi Vertikal, Perbankan, BUMN, BUMD, serta tamu undangan dan insan pers.
Dalam pidatonya, Bupati Fransiskus Diaan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada semester pertama. Perubahan ini juga mempertimbangkan kebijakan fiskal nasional serta hasil evaluasi dan audit tahun sebelumnya.
Secara garis besar, dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 terdapat penurunan total pendapatan daerah sebesar 5,08% dan penurunan anggaran belanja sebesar 4,51%. Meskipun demikian, pendapatan asli daerah menunjukkan tren peningkatan, sedangkan pendapatan transfer mengalami penurunan cukup signifikan. Penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup besar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap.
Perubahan anggaran ini diarahkan untuk memastikan program prioritas dan kewajiban mendesak tetap dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah menekankan pentingnya menjaga prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
