Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Serli, S.Sos., M.M, mengikuti Rapat Konsultasi antara Legislatif dan Eksekutif, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada hari jumat tanggal (9/5/2025).
Rapat ini menjadi wadah untuk membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah. Adapun, beberapa pertanyaan dan Masukan dari Anggota DPRD.
Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan pertanyaan dan masukan kepada eksekutif terkait masalah pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
Maman Abdurrachman dari Fraksi PAN menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus mendahulukan keseriusan permasalahan dan akses yang lebih luas, terutama untuk daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur.
Ali Topan memberikan masukan mengenai pentingnya realisasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) lima tahunan, yang harus dituangkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) agar program-program pembangunan dapat terwujud dengan nyata.
Fraksi Gerindra menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program kerja Pemda meskipun ada efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Fraksi ini juga menekankan pentingnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan dan mendengar serta melihat secara langsung permasalahan yang mendesak, terutama dalam hal infrastruktur.
Fraksi Golkar mengangkat beberapa isu penting, termasuk kerusakan jalan dan jembatan yang sudah terputus di Kecamatan Silat Hulu. Mereka juga menyoroti masalah kemiskinan dan meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai masalah pendidikan, seperti banyaknya kelas kosong, kekurangan guru, dan kesejahteraan guru yang perlu perhatian lebih.
Anggota DPRD juga menyoroti beberapa isu sosial lainnya, seperti realisasi BPJS untuk warga masyarakat, peningkatan kualitas hidup, pengangguran, serta penetapan skala prioritas pembangunan daerah. Mereka juga meminta penjelasan mengenai masalah lingkungan hidup, termasuk kualitas air layak minum dan kebutuhan alat deteksi kualitas air yang baik.
Dalam kesempatan ini, Kepala BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) memberikan penjelasan terkait struktur RPJMD. Menurutnya, RPJMD harus memuat pembangunan di bidang yang menyentuh langsung sektor peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, RPJMD menjadi acuan bagi semua OPD yang dituangkan dalam dokumen Renstra, Renja, serta RKA/DPA SKPD.
Rapat konsultasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konstruktif untuk berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, serta memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
