Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu Melalui Bidang Fisik dan Prasarana. diwakili oleh Ibu Iin Nisah, ST.,MT. dan Robertus Kale Tali Botoor, SE Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Keberlanjutan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Barat Acara Berlangsung di Hotel Maestro,Jl. Sultan Abdurrahman No. 72 Pontianak. Kamis (23 /08/2024).
Kegiatan Tersebut Di hadiri Oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat,
OPD Bappeda Kab/Kota, OPD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/Kota, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Bappeda Kapuas Hulu.
Menyampaikan mengenai pendataan baseline kumuh, penilaian kekumuhan dan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui SK bupati/Walikota , Tata cara verifikasi Hasil penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh di jelaskan bahwa sebelum di tetapkan melalui SK bupati/Walikota harus di lakukan verifikasi
– Untuk luas kumuh 10 s/d kurung dari 15 Ha harus diverifikasi oleh pemerintah provinsi;
– Untuk luas luas kumuh > 15 Ha harus diverifikasi oleh pusat (Melalui BPPW Provinsi)
Dengan pendataan baseline kumuh dan penilaian kumuh ini akan didapatkan data seperti jumlah luas pemukiman kumuh, sebaran kewenangan penanganan kumuh (Pemda Kab/kota, Provinsi dan pusat)
Serta tingkat kekumuhan (kumuh ringan,sedang dan kumuh berat).
Adapun dengan kegiatan ini untuk mendukung penanganan permukiman kumuh RPJMN 2025-2029 Pada TA. 2024 Direktorat PKP melalui BPPW Provinsi melakukan fasilitasi kepada pemerintah Kab/kota untuk melakukan pendataan permukiman kumuh di 514 Kab/kota yang tersebar di 38 Provinsi. Serta memfasilitasi pendapatan permukiman kumuh dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan Kab/kota.
