Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu, BUNG TOMO, S.Hut., M.M mengikuti Zoommeeting Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, yang bertempat di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (8/07/2024).
Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Korupsi ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Ketua KPK RI Nawawi Pomolango, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Bidang Investigasi Agustina Arumsari.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi para pemimpin daerah untuk bertukar pengalaman dan best practice dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di daerah kabupaten kota masing – Masing, dan diharapkan pula agar tidak ada pejabat di daerah yang korupsi, sehingga fokus pembangunan di daerah berjalan aman dan lancar.
Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia, Al Haris membacakan poin-poin penting dari komitmen tersebut sebelum menandatanganinya. Ia mengajak para kepala daerah yang hadir untuk benar-benar memahami dan menjalankan poin-poin yang tertuang dalam komitmen tersebut.
Berikut adalah enam poin komitmen:
1. Menggunakan keuangan negara secara bertanggung jawab, tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi/golongan, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenang.
3. Menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara transparan dan akuntabel.
4. Mendukung sepenuhnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah.
5. Mendukung sepenuhnya peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah, dengan memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan transparansi serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara objektif dan transparan.
6. Tidak melakukan penyuapan, gratifikasi, pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari upaya bersama seluruh kepala daerah di Indonesia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Al Haris menekankan pentingnya komitmen ini sebagai janji hati yang harus dipegang teguh oleh setiap kepala daerah.
“Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili seluruh kepala daerah di Indonesia berkomitmen untuk menjaga integritas dan menjalankan pemerintahan dengan bersih dan transparan,” tegas Al Haris.
Acara ini juga menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk bersama-sama menguatkan komitmen dalam memberantas korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan setiap daerah di Indonesia dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih baik, menghindari praktik korupsi, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
