Kepala Bappeda Menghadiri Penandatanganan MoU Dan Kick Off Meeting Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Ambrosius Sadau,S.H.,M.Si ikut menghadiri kegiatan penandatanganan MoU dan Kick Off Meeting Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Hulu di ruang sidang paripurna, Selasa (04/06/2024).
Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Fransiskus Dian,S.H.,M.H membuka langsung kegiatan Penandatanganan MoU dan Kick Off Meeting Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kapuas Hulu, Komandan Kodim 1206 Putussibau, Rektor Universitas Telkom Beserta Jajaranya, Asisten Dan Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kepala Bagian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan  Camat.
Bupati mengatakan dalam kegiatan spbe summit 2024 dan peluncuran Government Technology (Govtech) indonesia pada 27 mei 2024 di istana negara presiden ri joko widodo menyampaikan himbauan agar segera dilakukan percepatan integrasi dan interoperabilitas seluruh aplikasi yang ada, dan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.
Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu mendukung upaya pemerintah pusat dengan mendorong penyusunan arsitektur dan peta rencana spbe. Dengan adanya arsitektur dan peta rencana spbe ini akan menjadi dasar acuan pelaksanaan penerapan spbe dan anggaran spbe serta pelaksanaan pembangunan dan pengembangan spbe seperti misalnya penyiapan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komputer serta pembentukan layanan digital lainnya pada instansi pusat dan pemerintah daerah.
Bupati berharap dengan adanya arsitektur dan peta rencana spbe layanan digital nasional yang terpadu segera terwujud dan berimplikasi pada peningatan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang lebih sistematis, sederhana dan terpadu.