Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menghadiri Rapat Fasilitasi Penyusunan Instrumen Evaluasi Kinerja dan Pemutakhiran Data, Dalam Rangka Penyusunan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokpri yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25 s/d 27 Oktober 2022 dan difasilitasi oleh Asdep Ekokesra, Kedeputian III BNPP RI.
Pembangunan kawasan perbatasan menjadi prioritas Pemerintah yang tertuang dlm 7 agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 (agenda ke IV), yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sesuai RPJMN dan Renduk PBWN KP 2020-2024, Pemerintah melakukan pembangunan perbatasan secara masif, namun hasil evaluasi dan pengawasan guna menilai tingkat keberhasilannya belum optimal tergambar dengan jelas, karena terbatasnya aspek pengendalian, diantaranya alat ukur kinerja yang digunakan.
Penentuan alat ukur evaluasi kinerja indikator tersebut menjadi penting sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan di kawasan perbatasan, serta sebagai bahan intervensi kebijakan perencanaan yang lebih tepat sasaran. Belum adanya instrumen yang jelas dan indikator yang komprehensif menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan PBWN-KP.
Asdep Infrastruktur Ekokesra telah menginisiasi penyusunan instrumen pengukuran kinerja pengelolaan kawasan perbatasan Kecamatan Lokpri, melalui Rancangan Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan (IPLSD-KP), yang didukung dengan Sistem Aplikasi Berbasis WEB. Rancangan Indeks tersebut masih belum lengkap menggambarkan secara komprehensif pengelolaan kawasan perbatasan di kecamatan Lokpri, dan untuk itu selanjutnya diperluas dengan memasukan aspek potensi pembangunan ekonomi dan pengembangan potensi kawasan sebagai bagian yang terintegrasi dalam evaluasi kinerja perkembangan Kec. Lokpri yang selanjutnya dikembangkan menjadi IPKP Lokpri.
Dengan adanya IPKP Lokpri diharapkan akan tergambar klasifikasi dan maping status Lokpri berdasarkan kondisi dan progress PBWN-KP, dan dapat menjadi instrumen perencanaan lintas sektor untuk menyusun intervensi kegiatan dan pembangunan berdasarkan kondisi wilayah, serta sebagai bahan evaluasi dan asistensi oleh KL dan Pemda, sekaligus sebagai instrumen penilaian kinerja dan dasar pemberian reward dimasa yang akan datang.
Hadir sebagai Narasumber pada rapat fasilitasi ini, terdiri dari Guru Besar UGM (Prof. Dr. Suratman Worosuprojo, M.Si), Dosen UGM (Dr. Agung Satrio Nugroho, S.Si, M.Sc), Dosen IPDN (Dr. Halilul Khairi, M.Si), Dosen Universitas Papua (Dr. Albertus Girik Allo), Peneliti BRIN (Adi Suhendra, M.Sosio), Ketua Tim Kerja Sinkronisasi Perencanaan dan Penguatan Tata Kelola Program Kesehatan Kemenkes, dan Biro Perencanaan Kemendikbudristek, turut hadir dari BNPP yaitu Asdep Ekokesra, Karo KUH, Karo HOK, Asdep Infrastruktur Fisik, dan perwakilan Biro dan Asdep, serta beberapa Kepala BPPD Kabupaten Perbatasan.
