Sekretaris BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Kusnadi, S. Pd menyampaikan presentasi Penanggulangan Karhutla dan Banjir pada Lokakarya Lanjutan Proyek Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Pasifik Barat (SAGU) bertempat di Grand Banana Hotel Putussibau (04/07/2022).
Kegiatan Lokakarya tersebut diadakan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) yang didirikan pada tahun 1972 merupakan organisasi utama PBB di bidang lingkungan hidup yang melakukan pemantauan dan penelitian secara ilmiah pada tingkat global dan regional serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. UNEP juga melakukan kemitraan dan dukungan kapasitas pada tingkat nasional dengan tujuan untuk mengangkat isu lingkungan dalam pembangunan. UNEP berkomitmen mengatasi kecenderungan kondisi lingkungan global, regional dan nasional yang memburuk, membangun instrumen lingkungan nasional dan internasionasl sadar lingkungan serta memperkuat kelembagaan dalam menerapkan manajemen lingkungan.
Menurut panitia kegiatan Valentinus Heri Proyek Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Pasifik Barat (SAGU) bertujuan untuk menghentikan atau membatasi degradasi dan hilangnya ekosistem lahan gambut di lanskap dataran rendah dan dataran tinggi di Kalimantan Barat, Malaysia dan Papua Nugini dengan mengatasi akar permasalah seperti: penilaian yang tidak memadai tentang lokasi, luas dan fungsi lahan gambut, penggunaan ekonomi yang tidak berkelanjutan, pemantauan dan kapasitas yang lemah dan defisit dalam jaringan dan komunikasi.
Proyek SAGU dimasing-masing negara katanya lebih jauh, kedepannya akan memastikan bahwa: (1) data lahan gambut ditingkatkan untuk memperkuat kebijakan, perencanaan, dan pemantauan untuk konservasi, perlindungan, dan restorasi lahan gambut, (2) jangkauan pendidikan dan pelatihan konservasi diperluas melalui perbaikan struktur dan proses kelembagaan, dan (3) penduduk setempat berpartisifasi dalam tindakan pengelolaan untuk melindungi lahan gambut yang utuh dan memulihkan lahan gambut yang terdegradasi. Adapun dampak yang diharapkan adalah bahwa pemerintah telah sepenuhnya memasukkan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dan target pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) untuk yurisdiksi yang relevan kedalam NDC (Nationally Determined Contribution) yang diperbaharui dan perencanaan pembangunan sosial ekonomi.
Terkait penanggulangan karhutla di lahan gambut dalam paparannya Sekretaris BPBD Kusnadi, S. Pd mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan titik api (fire hotspot) melalui citra satelit titik-titik api terakumulasi secara konsisten paling banyak ditemukan di kawasan gambut termasuk provinsi dengan gambut terluas seperti Riau, Sumsel, Kalteng, Kalbar dan Papua, Dengan demikian berbicara tentang kebakaran hutan tidak dapat dilepaskan dari kebakaran lahan gambut, Jika terjadi kebakaran pada lahan gambut secara otomatis akan merusak ekosistem gambut bahkan menghilangkan fungsinya sebagai spons yang mampu menyerap air hingga 13 kali dari bobotnya. Jika lahan gambut terdegradasi dan kehilangan fungsinya untuk menyerap dan menyimpan air maka pada gilirannnya bahkan berpotensi menjadi bencana banjir.
Terkait penanggulangan karhutla di lahan gambut dalam paparannya Sekretaris BPBD Kusnadi, S. Pd mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan titik api (fire hotspot) melalui citra satelit titik-titik api terakumulasi secara konsisten paling banyak ditemukan di kawasan gambut termasuk provinsi dengan gambut terluas seperti Riau, Sumsel, Kalteng, Kalbar dan Papua, Dengan demikian berbicara tentang kebakaran hutan tidak dapat dilepaskan dari kebakaran lahan gambut, Jika terjadi kebakaran pada lahan gambut secara otomatis akan merusak ekosistem gambut bahkan menghilangkan fungsinya sebagai spons yang mampu menyerap air hingga 13 kali dari bobotnya. Jika lahan gambut terdegradasi dan kehilangan fungsinya untuk menyerap dan menyimpan air maka pada gilirannnya bahkan berpotensi menjadi bencana banjir. (YB)
