Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mencanangkan zona integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan tersebut dilaksanakan di aula DPRD Kapuas Hulu, Selasa (7/6/2022).
Sekda Kapuas Hulu, H. Mohd Zaini menuturkan pencanangan Pembangunan zona integritas di Pemerintahan sangat penting untuk mencegah korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang baik. Selain itu, zona integritas itu penting dalam penilaian Sistem Akuntansi, Keuangan Instansi Pemerintah (SAKIP). “Sebab itu kita lakukan pencanangan zona integritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM,” tegasnya.
Hal yang perlu jadi perhatian dalam membentuk zona integritas diantaranya adalah membangun komitmen pegawai untuk sama-sama mewujudkannya; kemudian lengkapi unsur-unsur yang dibutuhkan; lalu melakukan survey mandiri pelayanan publik dan persepsi anti korupsi di Pemerintah; selanjutnya lakukan inovasi pelayanan publik dan cegah korupsi; pelayanan yang langsung ke masyarakat; strategi perubahan unit kerja ke masyarakat dan monitoring berkala kemajuan unit kerja.
“Maksud pencanangan zona intergeritas di lingkungan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk percepatan reformasi birokrasi,” tuntas Sekda.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, SH mengatakan zona intergeritas penting untuk terwujudnya birokrasi akuntabel, bersih dan transparan. Pemberantasan korupsi juga sudah jadi keharusan untuk penuhi harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. “Butuh komitmen kuat untuk memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang bersih. Maka Pemerintah harus bebas dari KKN dan meningkatkan pelayanan publik,” tuturnya.
Dalam rangka mewujudkan zona intergeritas, Bupati Kapuas Hulu menegaskan sudah beberapa upaya dilakukan Pemda Kapuas Hulu. Mulai dari penandatanganan dokumen fakta integritas atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kemudian meningkatkan kinerja Pemda Kapuas Hulu hingga meraih WTP ke lima kalinya dari BPK RI Perwakilan Kalbar. “Maka selanjutnya Eksekutif Kapuas Hulu perlu capaian WBK dan WBBM dan Pemda Kapuas Hulu juga butuh pembinaan dari instansi yang telah mencapainya, dalam hal ini KPPN yang memberi pendampingan ke Pemda Kapuas Hulu, maka kami ucapkan terimakasih,” ucap Fransiskus Diaan.
Selanjutnya, Bupati Kapuas Hulu yang juga menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kapuas Hulu untuk fokus mewujudkan WBK dan WBBM.
“Ini akan di implementasi ke seluruh OPD Kapuas Hulu, kita semua harus komitmen mewujudkannya,” tuntas Bupati Sis. (Yohanes)
