Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan rapat koordinasi jajaran BPPD terkait data usulan bahan masukan rencana aksi pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perdagangan, serta bidang perumahan, air bersih, dan sanitasi untuk penyusunan rencana aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) tahun 2023 di ruang kerja Kepada BPPD pada Senin (21/03/2022).
Rapat dipimpin oleh Hj. ANA MARIANA, ST. MM selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Disepakati bahwa dilakukan pengumpulan data usulan berkenaan dengan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perdagangan, serta bidang perumahan, air bersih, dan sanitasi, tidak hanya ke OPD Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi langsung ke Kecamatan Lokpri untuk mengumpulkan semua usulan kebutuhan sesuai bidang-bidang tersebut.
Rapat koordinasi ini juga terkait permintaan data realisasi Rencana Induk (Renduk) Pembangunan BWN-KP tahun 2020-2024. Pada Renduk tersebut ada beberapa item kegiatan yang dilaksanakan pada daerah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu, yang alokasi pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Kabid Koordinasi Pelaksanaan Monev sebagai leading sector diharapkan dapat segera melakukan monitoring/pemantauan terhadap item-item kegiatan yang terakomodir di dalam Renduk tersebut ke OPD teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.(LP)

Audiensi Kepala Desa se-Kapuas Hulu Bahas Dampak PMK 81/2025, Ketua DPRD Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Desa
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Yanto, S.P., memimpin audiensi bersama Kepala Desa se-Kapuas Hulu terkait dampak serius berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

