Sekretaris BPBD Kapuas Hulu mengikuti Musrenbang di Kecamatan Suhaid. Rabu (8/03/2022). Camat Suhaid Joko Kusmanto memaparkan skala prioritas pembangunan infrastruktur yang sangat di dambakan masyarakatnya yakni tersedianya Pasar yang representatif di ibu kota Kecamatan Suhaid dan pengerasan jalan yang menghubungkan Suhaid-Mensusai. Tersedianya akses pasar dan jalan tersebut menurutnya akan mendongkrak peningkatan perekonomian masyarakat Suhaid yang saat ini sedang sulit akibat dampak pandemi Covid-19.
Kepala BAPPEDA dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kabid Sosbud Yohanes Telajan, S.Sos, M. Si mengatakan bahwa dasar diadakannya Musrenbang adalah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam prosesnya perencanaan pembangunan disusun secara hirarkis dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa dengan melibatkan masyarakat guna menyerap aspirasi dan kebutuhan pembangunan di daerah secara berjenjang.
Musrenbang mempertemukan semua stakeholder terkait guna memetakan kebutuhan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama dan di bahas kembali di tingkat Kabupaten yang dijadwal tanggal 17 Maret 2022 mendatang. Keterbatasan dana akibat pandemi dan kebijakan refocussing guna membiayai program pembangunan di 278 desa, 4 kelurahan di 23 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mengharuskan kita berpikir cermat menentukan skala prioritas kegiatan yang memiliki manfaat multiflier effect ungkapnya.
Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Bahardi Abdul Aziz yang hadir pada kesempatan itu menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pembangunan di wilayah konsituennya termasuk 11 Desa di Kecamatan Suhaid. Namun Bahardi Abdul Aziz tidak menjanjikan untuk merealisasikan usulan program pembangunan tetapi tetap berusaha seoftimal mungkin sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota DPRD.
Bahardi Abdul Aziz juga menjelaskan bahwa dalam tahun 2022 dan 2023 DPRD telah menyetujui pembangunan Kantor Pelayanan Satu Atap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimana pembiayaan yang digelontorkan untuk menyelesaikan pembangunan Gedung tersebut akan berdampak terhadap keterbatasan anggaran yang akan dikelola oleh OPD maupun pemerintah desa.
Sekretaris BPBD Kabupaten Kapuas Hulu Kusnadi, S. Pd pada Musrenbang tersebut mengatakan agar pemerintah desa memiliki komitmen, tanggung jawab dan kepedulian terhadap penanggulangan bencana di daerahnya baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Hal tersebut sangat penting mengingat penanggulangan bencana adalah urusan wajib dan urusan bersama dimana orientasi penanggulangan bencana dari emergency respon telah beralih kepada pencegahan serta berbasis komunitas masyarakat sehingga masyarakat tidak saja objek tetapi lebih sebagai subjek yang harus dapat menolong dirinya sendiri.
Oleh karenanya pemerintah desa agar mengalokasikan sebagian dana ADD untuk penanggulangan bencana seperti pengadaan peralatan untuk mengantisipasi karhutla yang telah menjadi agenda daerah setiap tahunnya karena dengan ketersediaan peralatan pemadaman masyarakat akan lebih siap menghadapi karhutla ungkapnya.
Program pembangunan desa yang telah tersedia kegiatan dan pagu dananya tahun anggaran 2022 maupun perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 masih di dominasi kegiatan dibawah binaan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perikanan. Musrenbang diakhiri sesi fhoto bersama dan santap siang (KS).
