SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan kebijakan tersebut maka akan dapat diwujudkan transparansi program kegiatan dan keterpaduan antara usulan pembangunan dengan RPJMD dan RKPD.
Berkaitan dengan hal tersebut Bidang Pengendalian penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penginputan Usulan Aspirasi Masyarakat/ Musrenbang Desa pada Aplikasi SIPD Kemendagri pada tanggal 27 Januari – 4 Februari 2022 bertempat di aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu yang diikuti seluruh desa dan kecamatan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Penginputan Usulan Aspirasi Masyarakat/ Musrenbang Desa pada Aplikasi SIPD Kemendagri ini, diharapkan para Peserta Bimtek mampu mengoperasikan dan melakukan input data pada aplikasi SIPD untuk dapat mewujudkan tujuan diberlakukanya SIPD yang di sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
- Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah khusunya Usulan Aspirasi Masyarakat/ Musrenbang Desa.
- Membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai dasar input untuk perencanaan pembangunan daerah
