Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat membuka rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kapuas Hulu tahun 2021, di aula Bappeda Kapuas Hulu, Selasa (7/9/2021).
Rapat melibatkan organisasi perangkat daerah Kapuas Hulu, Bulog dan Badan Pusat Statistik.
Sekertaris Tim Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kapuas Hulu, A.M Nasir mengatakan Perda Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 adalah acuan utama pembangunan kedepan. Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu fokus utama untuk pembangunan Kapuas Hulu kedepan.
“Dalam waktu dekat akan asistensi renstra, kami sudah sebarkan format dokumen ke OPD terkait program pendukung penanggulangan kemiskinan. Saat asistensi kami sudah punya dokumen,” paparnya.
Wabup Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat mengatakan data BPS Kapuas Hulu terkait angka kemiskinan, pada tahun 2019 adalah 9,62 persen, dan tahun 2020 adalah 8,99 persen.
Ada tiga masalah kursial yang terkait dengan peningkatan angka kemiskinan yakni jumlah penduduk, ketimpangan antar kecamatan, akses pelayanan dasar penduduk miskin yang belum maksimal.
Menurut Wakil Bupati, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, akselarasi masyarakat dengan sektor usaha harus diperbanyak. Tentunya program penanggulangan kemiskinan itu memperhatikan dinamika dan potensi daerah setempat. “Masalah ini menekankan pentingnya program kolaborasi, perbanyak aksi bersama antar lembaga untuk menunjang perekonomian masyarakat kita. Perbanyak kolaborasi itu,” tegasnya.
Beliau meminta agar tim penanggulangan kemiskinan Kapuas Hulu bisa menyajikan data warga kategori miskin secara rinci, mulai dari nama desa hingga mencakup faktor penyebabnya apa. “Sehingga kita bisa tentukan langkah-langkah apa yang tepat dari sisi kebijakan Pemerintah,” tuntasnya. (Yohanes)
