Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus mengupayakan realisasi pembangunan fly over (jalan layang) di jalan Lintas Selatan, antara kecamatan Putussibau Selatan-Kalis. Pembangunan tersebut sudah teranggarkan sekitar Rp 70 Miliar bersumber dari dana APBN 2021. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat bertemu langsung dengan beberapa masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan fly over tersebut.
Wabup mengajak para pemilik tanah dan warga setempat untuk mendukung pembangunan tersebut. “Sebagai Pemda, kami memohon dukungan masyarakat agar pembangunan ini dapat terlaksana. Program ini harus berjalan dengan baik,” tegasnya saat bertemu beberapa warga di sekitar lokasi rencana pembangunan fly over, Rabu (5/5/2021).
Wabup mengatakan pembangunan fly over pasti ada dampak dan pembebasan lahan adalah salah satunya. Hal ini yang harus ada solusi terbaik. “Kita sudah dengar masukan dan pertanyaan dari warga tentang teknis pembangunan, sudah kita jelaskan, intinya mereka sudah menyatakan mendukung pembangunan tersebut,” ujarnya.
Wabup menjelaskan kondisi jalan yang jadi sasaran pembangunan ini selalu turun, selain masalah banjir ada juga masalah gambut. Sebab itu solusi pembangunannya memang flyover. “Kalau ini terlaksana jalan disini bisa bebas hambatan. Kalau tidak terlaksana, banyak kerugian karena banjir yang tak bisa terselesaikan, pekerjaan terkendala, arus orang dan barang juga terhambat, belum lagi warga yang melintas banjir harus bayar,” ungkapnya.
Sebab itu sangat penting, kata Wabup, merealisasikan fly over. Dana sudah ada tinggal bagaimana melaksanakannya secara baik dan sesuai aturan berlaku. Bahkan, lanjutnya, pembangunan fly over menjadi pertimbangan khusus untuk program pembangunan berikutnya dari Pemerintah Pusat. “Kalau ini berhasil kedepan akan banyak pembangunan nasional. Ini hasil komunikasi Pemda Kapuas Hulu dengan Bappenas dan Balai Pelaksana Jalan Nasional,” tuturnya.
PPK Satker PJN III Kementerian PUPR, Daniel menjelaskan bahwa program fly over sudah survey. Ada tiga titik diambil sampel, dari ketiganya diketahui tanah keras baru ditemukan di kedalaman 26 meter. “Ini mengapa kalau dibuat parit dan timbus tidak menyelesaikan permasalahan banjir, karena tanah turun terus,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kapuas Hulu, Hj. Ana Mariana, mengatakan kegiatan pertemuan tersebut baru tahap sosialisasi dan pemasangan patok. Terkait teknis harga tanah itu ada tim parsial khusus yang independen. “Jadi tim kita hari ini cuma sosialisasi saja dengan masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Winarni, salah satu warga yang terdampak pembangunan fly over menyatakan siap mendukung pembangunan tersebut. Namun, kata dia, selain lahan ada juga lokasi usaha yang terkena pembangunan tersebut. “Kita mendukung pembangunan karena ini untuk warga, namun kami juga warga dan di sini ada usaha bukan hanya lahan, perlu kejelasan ganti rugi itu,” tuntasnya.
Wabup bertemu dengan masyarakat terdampak pembangunan fly over bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Satker PJN Wilayah III Kalimantan Barat juga unsur pemerintah kecamatan dan desa setempat. (yohanes)
