Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 diikuti oleh Bupati (Fransiskus Diaan, SH) dan Wakil Bupati (Wahyudi Hidayat, ST) Kapuas Hulu melalui virtual di ruang rapat Bupati yang di dampingi oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu Gunawan,S.Sos bersama dengan Ketua DPRD Kapuas Hulu, KAPOLRES Kapuas Hulu, DANDIM 1206 Putussibau, Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, SEKDA Kapuas Hulu, Kasat Pol PP, Kepala Unit KPH Utara, Kepala Unit KPH Selatan, serta Kepala Unit KPH Timur. Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di buka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (3/3/2021).

Presiden membuka Rakornas BNPB 2021 didampingi Kepala BNPB Doni Monardo dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, disaksikan oleh seluruh undangan dari perwakilan Kementerian/Lembaga, unsur TNI/Polri, BPBD Seluruh Indonesia, Kepala Daerah seluruh Indonesia, Dunia Usaha, Akademisi dan Komunitas Bencana yang hadir melalui media daring.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas peran besar yang diambil oleh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana yang telah terjadi di Indonesia.
“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada seluruh tamu undangan dari unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan dan mitigasi.
Menurut Presiden, dua hal tersebut menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam seperti pandemi COVID-19.
“Kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah terletak pada pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat.” tegas Jokowi.
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya dan pemerintah daerah (pemda) untuk membuat kebijakan yang sensitif terhadap bencana. Pasalnya, Indonesia menduduki ranking tertinggi dunia sebagai negara rawan bencana.
“Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana, jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan. Itu tidak boleh terjadi,” ujar Presiden.
“Poin pentingnya bukan hanya berhenti pada grand design pada jangka panjang, tapi grand desing itu harus diturunkan dalam kebijakan perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja, ini yang berulang saya sampaikan,” tutur Presiden.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang hadir dalam Rakornas tersebut menyebutkan selama setahun atau pada awal Februari 2020 hingga Februari 2021 sebanyak 3.253 kejadian bencana terjadi di Indonesia.

“Dari awal Februari 2020 hingga akhir Februari 2021, BNPB mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia. Ini artinya setiap hari setidaknya ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi,” ungkap Kepala BNPB.
Dalam hal ini, Presiden menegaskan agar Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 diturunkan ke dalam kebijakan dan perencanaan, termasuk tata ruang, yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana.
“Serta, tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan,” ujar Presiden.