Kabupaten Kapuas Hulu masih membutuhkan dukungan sumber daya manusia untuk mengisi kekurangan jumlah tenaga pendidik dan medis. Namun disisi lain, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum dapat memaksimalkan perekrutan tenaga kontrak.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir menjelaskan bahwa postur APBD Kapuas Hulu saat ini lebih banyak kepada gaji ASN dan tenaga kontrak yang sudah ada. Hal itu memakan lebih dari setengah anggaran belanja pada APBD. “Bila melihat postur anggaran saat ini susah untuk melakukan perekrutan tenaga kontrak lagi, lebih dari setengah habis untuk belanja pegawai. Hanya sedikit saja yang bisa digunakan untuk pembangunan,” terang Bupati,Kamis (12/11/2020).
Sebab itu, kata Bupati, Kapuas Hulu kedepan akan sulit untuk menutupi berkurangnya guru yang pensiun, demikian juga tenaga medisnya.
“Kalau bisa Dana Desa (DD) bisa untuk kontrak guru dan kesehatan, ini akan membantu serapan tenaga kerja dan mengatasi permasalahan kurang guru dan medis di daerah seperti Kapuas Hulu,” ujar Bupati.
Dengan pemanfaatan DD untuk honor atau tenaga kontrak, Kades juga dapat mengawasi sdm yang bersangkutan. Bekerjanya harus optimal untuk kebutuhan pendidikan atau kesehatan di desa. “Pemda sudah kewalahan untuk anggarkan honor. Kami berharap Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan hal ini,” ujarnya. (Yohanes)
