Kabupaten Kapuas Hulu memiliki jalan sepanjang 1600 kilo meter persegi. Dari total ruas jalan tersebut, 50 persen lebih masih dalam keadaan rusak. Untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kapuas Hulu meperkirakan perlu anggaran sejumlah Rp 2,9 Triliun. Memperhatikan besarnya anggaran yang dibutuhkan, serta kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, Pemda Kapuas Hulu merencanakan program kolaborasi bersama Perusahaan Kelapa Sawit yang berinvestasi di Kapuas Hulu untuk turut membantu pemeliharaan jalan dengan memanfaatkan dana CSR.
Perencanaan tersebut dibahas pihak Pemda Kapuas Hulu dan perwakilan manajemen perusahaan kelapa sawit dalam rapat di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Rabu (4/11/2020).
Kepala DPUBMSDA Kapuas Hulu, Ana Mariana memaparkan total ruas jalan di Kapuas Hulu mulai dari status jalan desa, jalan kabupaten dan non status, seluruhnya adalah 1600 km persegi. Dari jumlah itu yang rusak rusak 818,78 km persegi.
Untuk perbaikan jalan yang rusak itu butuh Rp 2,9 Triliun. Sementara dari APBD setiap tahunnya hanya mampu menganggarkan Rp 140 Miliar untuk penanganan jalan. “Dari keadaan ini butuh 21 tahun bagi Kapuas Hulu untuk capai jalan mantap. Ini butuh upaya mempercepat untuk capaian jalan mantap,” tutur Ana.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengatakan kondisi pandemi Covid-19 membuat pemangkasan anggaran di tahun 2020, bahkan kedepan mungkin masih berlangsung. Hal itu membuat semakin minim kemampuan Pemda Kapuas Hulu dalam menangani pembangunan fisik, terutama jalan. “Sebab itu muncul inisiatif ini, program kolaborasi dengan perusahaan kelapa sawit yang berinvestasi di Kapuas Hulu,” ucapnya.
Bupati berharap ada kepedulian dari perusahaan kelapa sawit untuk penanganan jalan karena Pemerintah Daerah sudah kesulitan menangani itu lantaran minim anggaran. “Pihak perusahaan juga beraktifitas menggunakan jalan di lingkungan aktifitas perusahaannya. Tidak semua ruas yang diminta diperbaiki, minimal ada perbaikan-perbaikan dari perusahaan lewat CSR, ” tegasnya.
Ketua Komisi B DPRD Kapuas Hulu, Awenk mengatakan program kolaborasi dalam penanganan jalan tersebut sangat baik. Pihaknya dari lembaga legislatif menginginkan program tersebut bisa terwujud.
“Ini kegiatan yg kami inginkan, sudah diusul beberapa kali di DPRD Kapuas Hulu,” terangnya.
Awenk menuturkan pihaknya dan Pemda Kapuas Hulu tidak menuntut semua yang rusak harus diperbaiki. Hal itu disesuaikan dengan pola pekerjaan dan kemampuan perusahaan terkait.
“Kondisi perbaikan jalan kita tetap maklumi kemampuan perusahaan. Kami perlu juga konfirmasi kemampuan dari perusahaan, apa mampu menangani semua jalan yang rusak, atau beberapa saja tinggal dituangkan ke nota kesepahaman, ” terangnya.
Dalam rapat program kolaborasi itu hadi perwakilan perusahaan kelapa sawit perwakilam Sinar Mas Group, Salim Group, FBP group dan Kencana Group. Pihak perusahaan memberi respon positif akan program kolaborasi tersebut. (yohanes)
