Eksekutif dan Legislatif Kapuas Hulu kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020, Jumat (25/9/2020). Pembahasan tersebut lewat Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi. Dalam sidang paripurna tersebut dewan meminta penjelasan kepada Pemda Kapuas Hulu terkait pemanfaatan dana penanganan Covid-19.
“Agenda kali ini adalah pemandangan umum fraksi DPRD Kapuas Hulu tentang Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020. Pembahasan ini tertunda karena Kapuas Hulu kemarin mengalami bencana alam banjir, ” tegasnya.
Disisi lain fraksi-fraksi menyempaikan masukannya.
Juru bicara Fraksi Golkar, Munawar menyoroti penyerapan dari floting anggaran penanganan Covid-19 yang direalisasikan organisasi prangkat daerah terkait. “Dalam percepatan penanganan covid 19 sudah ada alokasi dana di APBD murni 2020, berapa relokasi dana dan yang sudah terserap OPD. Kemudian selisih Silpa yang dipakai di 2020 itu berapa,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Trifanto, turut menyoroti anggaran Covid-19. “Pemda lakukan antisipasi dampak Covid-19, berapa anggaran yang dialokasikan untuk ini. OPD apa saja dan digunakan untuk apa,” ujarnya.
Sementara itu juru bicara Fraksi PPP, Bahardi Abdul Azis, menyatakan apresiasi dari fraksinya atas kinerja Pemda Kapuas Hulu dalam menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat karena Covid-19. Ia mengatakan kondusifitas daerah adalah yang utama. “Mari jaga kondusifitas daerah dari politik, hukum dan keamanan, terlebih dimasa Pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Juru bicara Fraksi Persatuan Bangsa, Antonius Manyu mengatakan anggaran yang diusulkan di perubahan terpotong, disisi lain ada kegiatan yang tidak dilaksanakan. “Mohon penjelasan pemangkasan anggaran itu, lalu Kegiatan OPD di APBD murni kenapa dialihkan ke perubahan,” tuntasnya.
Sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu turut dihadiri Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir dan Wabup, Antonius L Ain Pamero berserta para Kepala dan perwakilan OPD. Sementara dari Legislatif, turut hadir Wakil Ketua DPRD KH, Hairudin dan Rajali berserta anggota dewan lain. (yohanes)
