Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Budiarjo, S.H, menanggapi Pandangan Umum Bupati terhadap Raperda Hak Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah, jum’at 6/3/2020.
Kegiatan Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Razali, S.Pd dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Hairudin, S.Pd serta di ikuti oleh 16 Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam penjelasan Ketua Bapemperda mengenai Pandangan Umum Bupati bahwa Draf Raperda terdapat 11 (Sebelas) Peraturan Bupati yang harus dibuat oleh pihak Eksekutif supaya disederhanakan agar pelaksanaan Peraturan Bupati lebih efektif, maka cukup dibuat Peraturan Bupati yang sangat diperlukan untuk mengatur Pengelolaan Sampah yang bersentuhan dengan masyarakat, Badan Usaha, dan Pemerintah Daerah agar Peraturan Bupati yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik. “Pada prinsipnya kami dapat menerima, namun sebelumnya harus kami komunikasikan terlebih dahulu dengan tim Akademisi dan kami konsultasikan kembali dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang disampaikan oleh pihak Eksekutif.” Ujar Budiarjo
Kemudian menanggapi Pandangan Umum Bupati mengenai Raperda Pengelolaan Sampah yang hanya memuat 9 (Sembilan) pengaturan saja. Budiarjo mengatakan, “kata paling sedikit menurut kamus besar bahasa indonesia berarti sekurang-kurangnya, dengan demikian jika dirasakan perlu dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.”
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L.Ain Pamero, Pjw Sekda Jantau, S.Sos, M.M, para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Rapat akan di lanjutkan kembali pada hari Senin, 9 Maret 2020 dengan agenda Rapat Konsultasi antara Legislatif dan Eksekutif.
