Kapuas Hulu Harapkan Manfaat Konservasi Seperti India

Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat adalah kabupaten konservasi yang saat ini telah menyandang status Cagar Biosfer dari UNESCO. Status yang ditetapkan secara Internasional tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengatakan wilayah konservasi di negara-negara luar seperti India cukup terjamin dari sisi anggaran, karena floating Dana Alokasi Umum kepada daerah konservasi memeperhatikan kawasan tutupan (kawasan hutan, red.). Hal tersebut setimpal dengan komitmen daerahnya yang telah menjaga kelestarian alam.

Sementara Kapuas Hulu sendiri 100 persen masuk dalam Hearth of Borneo (HoB) yang menjadikannya sebagai kabupaten konservasi. Dari total wilayah kabupaten Kapuas Hulu, lebih dari setengahnya adalah kawasan hutan yang tidak boleh diganggu gugat dan ketat secara aturan. “Kita berharap perlakuan Pemerintah Pusat terhadap kabupaten konservasi bisa seperti India, dimana DAU diberikan dinilai dari kawasan tutupan, sehingga kawasan itu bukan menghambat pembangunan tetapi memajukan pembangunan dengan tidak melepaskan konsep kelestarian,” tegas Bupati saat acara pengukuhan forum koordinasi pengelolaan cagar biosfer betung kerihun dan danau sentarum di kediaman dinasnya, Putussibau, Senin (20/1/2020) malam.

Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum saat ini telah berstatus cagar biosfer yang diberikan oleh UNESCO. Hal tersebut terwujud setelah proses cukup panjang dari kolaborasi lintas sektor yaitu Pemda Kapuas Hulu dan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS). “Beberapa tahun lalu status cagar biosfer diusulkan Pemda dan BBTNBKDS karena ada dua kawasan hutan yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu Danau Sentarum dan Betung Kerihun. Akhirnya di Palembang pada tahun 2018 kita mendapat sertifikat cagar biosfer dari UNESCO,” ujar Bupati.

Seiring dengan adanya status tersebut, kata Bupati, pihaknya membuat keputusan untuk membentuk forum koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta hingga NGO. “Pengukuhan ini untuk kepentingan semua yang ada di Kapuas Hulu. Forum ini mesti memahami tentang cagar biosfer, terutama manfaat dan sebagainya, sebab hal itu akan jadi pertanyaan utama masyarakat Kapuas Hulu,” tegasnya lagi.

Forum Koordinasi Cagar Biosfer juga harus melakukan perencanaan program kegiatan. Program tersebut harus lebih menyasar kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, sehingga mereka betul-betul menerima manfaat dari komitmennya menjaga kelestarian alam untuk kebaikan dunia. “Forum ini harus memberikan tindak lanjut program dan rencana aksi yang turut mendukung peningkatan Indeks Desa Membangun,” tuntas Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir.

Pada acara pengukuhan forum koordinasi cagar biosfer hadir perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Fokopimda Kapuas Hulu, Pj Sekda Kapuas Hulu, Linda Purnama bersama para Kepala OPD setempat, BBTNBKDS, para tokoh Adat serta perwakilan NGO yang bergerak dibidang konservasi hutan dan pelestarian satwa orang utan. (yohanes)